tanaman batubara pasal

  1. win solution terhadap persoalan tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1348.K/30/DJB/2011, bahwa harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dengan kalori lebih besar atau sama dengan 3.000 kkal/kg gar dapat dijual dengan harga di bawah Harga Patokan

  2. bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ... tanaman yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai. (4) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan alam, maka : a. Membayar ganti …

  3. Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan …

  4. Pokok Agraria. Pengelolaan pertambangan batubara merujak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlindungan hukum pengelolaan pertambangan batubara berkelanjutan, dan hubungan dengan penataan ruang mengaju pada Pasal 6, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 5

  5. Liputan6.com - Berita hari ini Indonesia dan Dunia, kabar terbaru terkini. Situs berita terpercaya dari politik, peristiwa, bisnis, bola, tekno hingga gosip artis

  6. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 4.

  7. Tanaman obat yang tergolong rempah-rempah atau bumbu dapur, tananam pagar, tanaman buah, tanaman sayur, atau bahkan tananam liar pun dapat ditata di pekarangan sebagai toga. Selain sebagai bahan obat bagi anggota keluarga yang sakit, tanaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk aneka keperluan sesuai dengan kegunaan lainnya.

  8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya (Pasal 6 tentang uang jasa (honorarium) dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara ...

  9. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.

  10.  · Berapakah Jangka waktu berlakunya izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri? Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan disebutkan bahwa Jangka waktu IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman pada ...

  11.  · Asfinawati mengemukakan sejumlah pasal yang terdapat dalam KUHP versi kolonial justru dimuat lagi dalam RUU KUHP yang rencananya bakal disahkan DPR pekan depan. Satu pasal yang disoroti Asfinawati, misalnya tentang aturan mengenai unggas yang dimuat dalam Bagian Ketujuh Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan Pasal 278 RUU KUHP.

  12. 2. Apakah konsep biaya dalam pasal 6 UU PPh dengan biaya reklamasi dalam operasi pertambangan batubara sudah sesuai? Kenapa masuk Pasal 9 bukan Pasal 6? Disadari biaya reklamasi itu cukup besar, karena besarnya biaya reklamasi jadi perusahaan diberi kesempatan untuk dicadangkan, tapi kan cadangan itu berbeda

  13. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 99 ayat 1 dan 2 dimana perusahaan tambang batubara wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana ... tanaman. Untuk kandungan C-organik, N-total, P, dan K pada tanah pasca ...

  14. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang banyak digunakan sebagai bahan bakar industri. Penambangan batubara sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap jalan raya, akan tetapi dengan muatan yang sangat berlebihan dari tiap truk yang membawa batubara membuat jalan di propinsi Bengkulu yang dilalui truk batubara rusak parah.

  15.  · Pasal 4 ayat (3) menyatakan, "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada dan diakui, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." Pasal 34 menyatakan tegas, salah satu tujuan pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat hukum adat.

  16. UU 4/2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 96 ... Sugih Alamanugroho Lokasi lahan bekas tambang batugamping. y Reklamasi dengan cara revegetasi yaitu dengan penanaman tanaman keras yang mampu hidup di daerah yang kurang air. y Dilakukan dengan menerapkan sistem pot dan teras. y Dilakukan perawatan dan pemantauan secara berkala. y

  17. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) 1. Sektor Perkebunan Dasar Hukum: Peraturan Direktur Jenderal Pajak …

  18. Neliti is a research repository that helps researchers and decision makers in Indonesia find research, data and evidence. We index journal articles, books, research reports, policy papers, conference papers and datasets from universities, government bodies, …

  19. Selanjutnya dengan mempedomani Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka visi dan misi pembangunan Kepala Daerah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang ditetapkan

  20. 11. Persentase tumbuh tanaman adalah perbandingan antara tanaman sehat dengan jumlah tanaman yang ditargetkan dikalikan (seratus perseratus). 12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

  21. Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 96. 10. Pasal 99 (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan ... dengan penanaman tanaman keras yang mampu hidup di daerah yang kurang air. y. Dilakukan dengan menerapkan sistem pot dan teras. y.

  22. Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 99 Ayat 1 sampai 3, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri repository.unisba.ac.id. 25 ESDM Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan ... tanaman yang akan digunakan untuk reklamasi, jarak tanam antar pohon serta luas

  23. PERAN PROVOS DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
    POLRI GUNA MEMBANGUN KEMITRAAN DAN MEMANTTAPKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

    Masih ada keraguan masyarakat dalam menilai dan mencermati arah reformasi kepolisian sejalan dengan bergulirnya isu"polisi sipil", (secara harfiah adalah polisi yang beradab) dan itu hanya mungkin dibangun dalam …

  24. Marhaini/20093602004. Tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Lingkungan. Abstrak. Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya dan mempersiapkan sasaran akhir dari reklamasi adalah terciptanya bekas tambang yang kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya ( Direktorat Jenderal Mineral batubara …

  25.  · 6.Untuk gas mudah nyala pada tambang batubara, sebagian besar adalahgas metan (CH4). Metan adalah gas ringan dengan berat jenis 0,558, tidak berwarna, dan tidak berbau. Gas ini muncul secara alami di tambang batubara bawah tanah sebagai akibat terbukanya lapisan batubara dan batuan di sekitarnya oleh kegiatan penambangan.

  26.  · Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan "IUPK", adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK").Dalam bab XI mengenai Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus, Pasal …

  27. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3.

  28. penanaman legum sebagai tanaman pionir untuk mempercepat terciptanya suksesi alami, dan (6) pemeliharaan tanaman sampai ... galian (bahan mineral, batubara, bahan fosil, dan lain-lain) banyak tersebar diberbagai daerah ... maka berdasarkan UU No.41/1999, Pasal 38, Ayat 4, sistem penambangan terbuka ini dilarang dilakukan di kawasan hutan ...

  29. pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu. Pasal 7 (1) Kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang

  30. Pasal 32 ayat (2) Bertentangan Dengan UUD 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan